PEJELASAN TENTANG PAJAK PEGHASILAN PASAL 25

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mengatur tentang pajak dibutuhkan hukum pajak, yaitu: kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan: Kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Untuk mengatasinya dengan melakukan reformasi dibidang perpajakan, antara lain: Melakukan penyempurnaan regulasi/perangkat aturan, menggalakkan sosialisasi agar menambah pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak taat pajak, melakukan evaluasi, menyediakan database yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya, meningkatkan penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas, dan melakukan pemungutan pajak yang: Adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien dan sistemnya harus sederhana.

PPh pasal 25 (PPh 25) memuat anggaran tentang bagaimana Wajib Pajak membayar kewajiban perpajakannya di muka, sehingga Wajib Pajak tidak memiliki beban utang pajak yang besar yang harus dibayar pada batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh. Kewajiban angsuran pajak ini akan timbul pada saat Wajib Pajak memiliki kekurangan pembayaran pajak penghasilan yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar wajib pajak setiap bulannya adalah sama dengan pajak penghasilan yang terutang pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun sebelumnya:

1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Angsuran = PPh Terutang meurut Spt tahuan dikurangi PPh yang telah dipugut oleh pihak lain (PPh PASAL 21, PASAL 22, PASAL 23) dan PPh PASAL 24 yang terutang yang boleh dikreditkan

RUMUS

ANGSURAN = PPh TERUTANG – (PPh PASAL 21+ PPh PASAL 22 + PPh PASAL 23 + PPh PASAL 24 YANG BOLEH DIKREDITKAN

Contoh 

PPh TERUTANG BERDASAR SPT                                                            Rp  100.000.000

DIKURANGI PPh PASAL 21                                  Rp 14.000.000 

PPh PASAL 22                                                       Rp 10.500.000 

PPh PASAL 23                                                       Rp 7.500.000 

PPh PASAL 24 Rp 10.000.000 TOTAL                  Rp 42.000.000

SELISIH                                                                                                       Rp 42.000.000

BESARNYA ANGSURAN PAJAK = Rp 58.000.000 / 12 

                                                          = Rp 4.833.333 

                                                          = Rp 4.833.000

Contoh perhitungan PPh pasal 25 : 

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2000 Rp 50.000.000,00 dikurangi:

1. Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi kerja (Pasal 21) Rp 15.000.000,00
2. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) Rp 10.000.000,00
3. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23) Rp 2.500.000,00
4. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24) Rp 7.500.000,00      

Selisih pajak penghasilan (50.000.000,00) dengan jumlah kredit pajak poin a-d adalah 15.000.000,00

Maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2001 adalah sebesar Rp1.250.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 12).

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

 

Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

Contoh:

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2000 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Maret 2001, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp1.250.000,00. Dalam bulan Juni 2001 telah diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak 2000 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00. Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, maka besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2001 adalah sebesar Rp 2.000.000,00. Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu:

1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.
2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
5. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak

Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak tertentu lainnya termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

 

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Pajak yang telah dibayar sendiri dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut Undang-undang Pajak Penghasilan.